"Selama ini, kami menyelenggarakan penerimaan mahasiswa melalui dua jalur, SNMPTN dan mandiri," kata Pembantu Rektor I Universitas Negeri Semarang (Unnes) Prof Supriadi Rustad usai seminar Plus-Minus Penggabungan UN-SNMPTN, di Rektorat Unnes, Rabu (25/1).

Menurut dia, sebenarnya pengertian penggabungan UN dan SNMPTN adalah penggunaan hasil UN sebagai salah satu parameter untuk masuk PT, sehingga PTN-PTN tidak perlu menyelenggarakan SNMPTN untuk menyeleksi mahasiswa baru.

Karena itu, kata dia, penggabungan UN dengan SNMPTN tidak akan memengaruhi kuota mahasiswa yang diterima, sebab kuota mahasiswa baru lewat jalur SNMPTN dan jalur mandiri sudah ditetapkan masing-masing.

Ia menyebutkan, kuota mahasiswa baru Unnes rata-rata sekitar 5.000 orang setiap tahun, dan kuota untuk SNMPTN telah ditetapkan sebesar 30 persen dari kuota keseluruhan mahasiswa baru yang diterima.

Berkaitan dengan penggabungan UN dan SNMPTN itu, ia mengatakan, pihaknya sebenarnya tidak keberatan untuk melaksanakan hal itu, asalkan hasil UN benar-benar bisa dipercaya.

"Beberapa prasyarat yang harus dilakukan agar hasil UN dapat dipercaya, antara lain sistem penyelenggaraan UN yang harus dibenahi, terutama berkaitan dengan 'punishment' (hukuman) yang dijatuhkan kepada sekolah dengan tingkat kelulusan rendah," katanya.

Menurut dia, selama ini ada kecenderungan sekolah yang memiliki tingkat kelulusan rendah mendapatkan "hukuman", seperti pemutasian kepala sekolah, sehingga kepala sekolah akan berusaha sekuat tenaga dan dengan berbagai cara agar seluruh siswanya lulus.

"Kalau seperti ini, maka akan memicu tindak kecurangan dalam pelaksanaan UN yang dilakukan sekolah, sehingga paradigma seperti ini harus diubah," katanya.

Supriadi mengatakan, sekolah yang seperti itu seharusnya mendapatkan bantuan, seperti peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas tenaga pengajarnya, bukan kepada sekolah yang justru diberikan untuk sekolah yang sudah maju seperti dilakukan selama ini.

Sementara itu, pengamat pendidikan Kartono yang juga menjadi pembicara mengatakan, pihaknya menyetujui penggabungan UN-SNMPTN tersebut, sebab dapat menjadikan proses pendidikan yang dijalani dari SD hingga SMA dilakukan secara berkesinambungan.

Namun, kata dia, pelaksanaan proses pendidikan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, misalnya tidak menetapkan kebijakan pengajuan jadwal UN di tengah tahun seperti ini yang akan membuat pihak sekolah "kelabakan".

"Pengajuan jadwal UN dari jadwal semula ini tentu membuat sekolah kerepotan, sebab pihak sekolah merasa bertanggung jawab pada muridnya, meskipun pengajuan jadwal ini dilakukan karena adanya penyelenggaraan UN ulangan," kata Kartono. (Ant/OL-7)

Sumber: Media Indonesia